DKI Tolak Permohonan Dispensasi Ganjil-Genap

JAKARTA — Dinas Perhubungan DKI Jakarta menolak semua permohonan pengecualian atas aturan ganjil-genap nomor kendaraan. “Gubernur aja enggak (diberi dispensasi),” kata Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah kepada Tempo kemarin. Andri menjelaskan, kendaraan yang bisa terbebas dari aturan ganjil-genap hanyalah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Asian Games 2018. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken peraturan tersebut pada 31 Juli lalu. Aturan itu memperluas sistem ganjil-genap ke sejumlah jalan arteri di Ibu Kota. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2018, pengecualian sistem ganjil-genap hanya berlaku untuk kendaraan pemimpin lembaga tinggi negara, seperti presiden, wakil presiden, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Pengecualian juga berlaku untuk kendaraan milik pejabat negara asing, lembaga internasional yang menjadi tamu negara, kendaraan operasional berpelat nomor dinas, TNI/Polri, kendaraan atlet dengan stiker khusus Asian Games, ambulans, dan kendaraan angkutan umum berpelat nomor kuning. Rabu lalu, ketika masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menuturkan ada sejumlah instansi dan perusahaan yang memohon dispensasi. Di antaranya perusahaan berbasis aplikasi transportasi Grab Indonesia. Menurut Sandiaga, perwakilan Grab datang ke Balai Kota untuk meminta pengecualian dari aturan ganjil-genap.

Mereka meminta dispensasi bagi semua mobil mitra Grab yang telah memiliki stiker tanda lolos uji kir. Andri memastikan permintaan Grab telah ditolak. Alasannya, Grab tak memberi jaminan hanya mobil yang sudah lolos uji kir yang beroperasi. Dinas, kata Andri, juga meminta data jumlah kendaraan yang menjadi mitra Grab. Namun Grab tak memberikannya. “Saya bilang, Anda enggak kasih, saya juga enggak kasih,” ujar Andri. Ketika dimintai konfirmasi ihwal permohonan dispensasi itu, Public Relations Manager Grab, Andre Sebastian, mengatakan akan mengecek dulu informasi tersebut. Ombudsman Republik Indonesia juga meminta pengecualian. Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala, membenarkan bahwa lembaganya meminta dispensasi atas aturan ganjil-genap. “Surat itu atas inisiatif Sekjen,” kata dia. Permohonan dispensasi, kata Adrianus, bertujuan untuk mempermudah pemimpin Ombudsman ketika menuju kantor. Sebab, pemimpin Ombudsman tidak memiliki mobil dinas yang bebas melintas di jalur ganjil-genap. Ihwal permintaan Ombudsman ini, Andri menjawab singkat, “Silakan gunakan mobil pelat merah.” Selain Grab dan Ombudsman, permohonan dispensasi datang dari sebuah rumah sakit, penghuni kompleks apartemen, dan pengurus rukun warga sebuah perumahan elite. Andri kembali memastikan bahwa permintaan mereka pun ditolak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *