Kampanye di Media Sosial

Ada yang beda pada kampanye Pemilihan Umum (pemilu) tahun ini. Suasananya lebih tertib dan tidak menimbulkan keributan di jalan seperti kampanye-kampanye pemilu se belumnya. Sebagian keriuhan memang telah berpindah kedunia maya, terutama di media sosial. Namun, sebesar apakah dampaknya terhadap pemilik hak suara? Negara media sosial Nama Indonesia mencuat setelah pengguna media sosial negeri ini tercatat di peringkat lima besar pengguna terbanyak di dunia. Dari 74,6 juta pengguna Internet (MarkPlus Insight Netizen Survey, 2014), pengguna Facebook mencapai 48,8 juta. Angka itu menobatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna Facebook terbesar keempat pada tahun 2013.

Pengguna Twitter Indonesia adalah yang terbesar ketiga di dunia dan Jakarta sukses menjadi ibu kotanya dengan 385 tweet per detik. Jumlah itu setara 1 miliar atau 7,5% dari total tweet di seluruh dunia pada Juni 2013 (Semiocast & IPRA, 2013). Angka-angka tersebut tentu sangat menggiurkan bagi partai politik (parpol) maupun calon anggota legislatif (caleg) yang ingin mendapatkan kursi di parlemen. Pasalnya, dari total 185.872.593 orang yang mempunyai hak pilih (Komisi Pemilihan Umum, 2014) di seluruh Indonesia, sebanyak 25-30% di antaranya merupakan pemilih pemula (Politicawave, 2014) yang sebagian besarnya adalah pengguna media sosial. Mereka inilah yang menjadi target utama kampanye digital melalui Facebook dan Twitter.

Belum terbukti Kampanye melalui media sosial memang lebih murah dibandingkan kampanye konvensional. Sebab, pengguna media sosial bisa memberikan pengaruh kepada pengguna lainnya dalam menentukan partai atau caleg yang akan dipilih. Interaksi itu mengubah pola one man one vote menjadi one man multi-man vote, sehingga anggaran kampanye bisa dihemat cukup banyak. Maka, wajar saja jika parpol dan caleg ramai-ramai menggunakan media sosial sebagai alat kampanyenya. Akan tetapi, efektivitas kampanye melalui media sosial masih perlu dipertanyakan. Pasalnya, belum ada yang bisa mengukur jumlah suara untuk parpol atau caleg tertentu yang diberikan pemilih setelah mendapat pencerahan dari Facebook atau Twitter.

Terlepas dari prinsip “rahasia” yang dimiliki seseorang dalam menentukan pilihannya, pengaruh isi kampanye di media sosial belum terbukti. Bisa jadi pemilik hak suara yang tadinya belum atau masih ragu menentukan pilihan justru batal menggunakan haknya setelah mengikuti dinamika kampanye dan perdebatan di media sosial. Kesuksesan kampanye Jokowi melalui media sosial di pilkada Jakarta, misalnya, tidak bisa dipisahkan dari kekuatan citra figur Jokowi yang dianggap sukses memimpin Solo sebelumnya. Ketika dirinya dicalonkan sebagai presiden oleh PDIP, citra sosok Jokowi semakin kuat sehingga partai itu sukses mendulang suara terbanyak (versi quick count) pada 9 April lalu. Kesuksesan itu tidak berlaku bagi partai-partai lain yang tak berhasil mendulang suara, meskipun mereka juga giat berkampanye di media sosial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *